Dasar hukum pengembangan SILH:<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 Bab VIII Pasal 62 Ayat {1): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Selain peraturan tersebut, berikut peraturan-peraturan terkait dalam pengembangan website SILH antara lain :<\/p>\n\n\n\n
1. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.<\/a>\n 2. UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<\/a>\n 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan <\/a>\n Informasi Publik.<\/a>\n 4. Perda Prov. Kepri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<\/a>\n 5. Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.<\/a>\n 6. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan <\/a>\n Dokumentasi Kemendagri dan Pemda.<\/a>\n 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaporan Semester Persetujuan <\/a>\n Lingkungan dan Pelaporan Penyerahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun<\/a>\n 8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Kantor <\/a>\n Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam<\/a>\n 9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2023 tentang Program Kampung Iklim Kota Batam<\/a>\n 10.Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Nongsa, <\/a>\n Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam Tahun <\/a>\n 2021-2041<\/a>\n\n\n\n<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dasar hukum pengembangan SILH: Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 Bab VIII Pasal 62 Ayat {1): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Selain peraturan tersebut, berikut peraturan-peraturan terkait dalam pengembangan website SILH antara lain : 1. UU RI Nomor 14 Tahun […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-33","page","type-page","status-publish","czr-hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/33","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=33"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/33\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":188,"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/33\/revisions\/188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/silh.batam.go.id\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=33"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}