Dasar hukum pengembangan SILH:
Berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2009 Bab VIII Pasal 62 Ayat {1): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”. Selain peraturan tersebut, berikut peraturan-peraturan terkait dalam pengembangan website SILH antara lain :
1. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Perda Prov. Kepri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Perda Kota Batam Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6. Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemendagri dan Pemda. 7. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pelaporan Semester Persetujuan Lingkungan dan Pelaporan Penyerahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun 8. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam 9. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 62 Tahun 2023 tentang Program Kampung Iklim Kota Batam 10.Peraturan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2021 tentang RDTR Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041